Rabu, 14 Desember 2011
Link untuk tools analisa konsistensi
untuk yang butuh tools analisa konsistensi silahkan didownload di http://www.4shared.com/document/6csy0ml-/ANALISA_KUA_2012__Recovered__-.html
Selasa, 29 November 2011
Seknas Fitra.
JAKARTA: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengimbau pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana transfer daerah hingga 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekjen FITRA Yuna Farhan menyatakan pemerintah sebelumnya telah mengklaim alokasi APBN ke daerah sampai saat ini telah mencapai 60%.
Untuk itu, sambung Yuna, anggaran lebih baik ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal.
“Kalau dari awal masuk jadi APBD dan di DAK-an [Dana Alokasi Khusus], maka beberapa program nasional juga kepemilikannya jadi ke daerah,” ujar Yuna kepada Bisnis, hari ini.
Dia menjelaskan alokasi dana transfer daerah yang besar juga akan mencerminkan konsistensi pemerintah terhadap urusan otonomi daerah.
Terbukti, menurut dia, 74% urusan pemerintah telah didesentralisasikan ke daerah, namun dari sisi perimbangan, alokasi anggaran justru berbanding terbalik.
“Transfer daerah tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja negara,” tuturnya.
Yuna menyarankan adanya penyederhanaan formulasi dalam perhitungan perimbangan keuangan.
Selain itu, pemerintah pusat juga dianjurkan menyediakan mekanisme dan ruang terhadap keluhan alokasi dana transfer daerah.
“Harus disimulasikan DAU [Dana Alokasi Umum] yang bisa didapat sesuai dengan IPM,”
Dia menambahkan pemerintah perlu menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.
Rencana jangka menengah, lanjut Yuna, harus diawasi dengan baik. Tak hanya itu, skema baru untuk persoalan perimbangan keuangan juga harus ditata.
Di sisi lain, Erani Yustika, Pengamat ekonomi INDEF menyampaikan penambahan anggaran daerah tanpa dilengkapi aturan main hanya akan menjadi bencana. Untuk itu, perlu diberlakukan regulasi tambahan bagi daerah.
Menurut Erani, jika alokasi anggaran daerah ditingkatkan, maka beberapa fungsi pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada daerah dan harus dimasukkan dalam klaster APBD.
Pemerintah daerah, juga diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan air bersih.
Erani juga mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi, baik perencanaan maupun implementasi penggunaan anggaran daerah agar tidak statis dan inproduktif.
Selain itu, porsi pembelanjaan rutin harus ditentukan batasannya untuk menghindari pembelanjaan yang tidak efektif.
Misalnya, jelas Erani, proporsi belanja pegawai yang besar harus direduksi dan dialokasikan untuk belanja produksi yang efeknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ini dilakukan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar,” ujarnya. (01/Bsi)
Sekjen FITRA Yuna Farhan menyatakan pemerintah sebelumnya telah mengklaim alokasi APBN ke daerah sampai saat ini telah mencapai 60%.
Untuk itu, sambung Yuna, anggaran lebih baik ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal.
“Kalau dari awal masuk jadi APBD dan di DAK-an [Dana Alokasi Khusus], maka beberapa program nasional juga kepemilikannya jadi ke daerah,” ujar Yuna kepada Bisnis, hari ini.
Dia menjelaskan alokasi dana transfer daerah yang besar juga akan mencerminkan konsistensi pemerintah terhadap urusan otonomi daerah.
Terbukti, menurut dia, 74% urusan pemerintah telah didesentralisasikan ke daerah, namun dari sisi perimbangan, alokasi anggaran justru berbanding terbalik.
“Transfer daerah tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja negara,” tuturnya.
Yuna menyarankan adanya penyederhanaan formulasi dalam perhitungan perimbangan keuangan.
Selain itu, pemerintah pusat juga dianjurkan menyediakan mekanisme dan ruang terhadap keluhan alokasi dana transfer daerah.
“Harus disimulasikan DAU [Dana Alokasi Umum] yang bisa didapat sesuai dengan IPM,”
Dia menambahkan pemerintah perlu menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.
Rencana jangka menengah, lanjut Yuna, harus diawasi dengan baik. Tak hanya itu, skema baru untuk persoalan perimbangan keuangan juga harus ditata.
Di sisi lain, Erani Yustika, Pengamat ekonomi INDEF menyampaikan penambahan anggaran daerah tanpa dilengkapi aturan main hanya akan menjadi bencana. Untuk itu, perlu diberlakukan regulasi tambahan bagi daerah.
Menurut Erani, jika alokasi anggaran daerah ditingkatkan, maka beberapa fungsi pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada daerah dan harus dimasukkan dalam klaster APBD.
Pemerintah daerah, juga diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan air bersih.
Erani juga mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi, baik perencanaan maupun implementasi penggunaan anggaran daerah agar tidak statis dan inproduktif.
Selain itu, porsi pembelanjaan rutin harus ditentukan batasannya untuk menghindari pembelanjaan yang tidak efektif.
Misalnya, jelas Erani, proporsi belanja pegawai yang besar harus direduksi dan dialokasikan untuk belanja produksi yang efeknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ini dilakukan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar,” ujarnya. (01/Bsi)
Jumat, 14 Oktober 2011
Program Pendidikan Keaksaraan
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers terkait peringatan ke-45 Tahun Hari Aksara Internasional (HAI) mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan keaksaraan. Fokus pendidikan keaksaraan ke depan tidak hanya keaksaraan dasar, tetapi memberdayakan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Diharapkan, pendidikan keaksaraan dapat bermakna bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan saat ini.
Sejak 2008 Indonesia bergabung dengan program Literacy Initiative for Empowerement (LIFE). Program yang digulirkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ini ditujukan bagi sembilan negara yang berpenduduk terbesar di dunia penyandang buta aksara. Negara-negara itu adalah India, Pakistan, China, Meksiko, Bangladesh, Mesir, Brasil, Indonesia, dan Nigeria.
Hamid mengatakan, sejalan dengan kerangka LIFE, penyelenggaraan program penuntasan buta aksara sejak 2009 dibangun dalam kerangka kerja Aksara Agar Berdaya (AKRAB). Upaya penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum.
Untuk mencapai tujuan LIFE, diperlukan komitmen dan kerja sama yang aktif dari negara, baik tingkat regional maupun internasional. Dengan melibatkan serangkaian pihak seperti pemerintah, masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat (LSM),organisasi internasional, sektor swasta, universitas, dan media komunikasi lainnya.
Lebih dari semuanya itu, para pembelajar sendiri juga harus ikut bekerja sama sebagai syarat pokok pemberdayaan yang sesungguhnya. Menghormati dan memprioritaskan para pembelajar dan kebutuhannya harus dipadukan dalam kerja sama dan mitra kerja yang dipromosikan melalui LIFE.
Pada 1965 UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai HAI. Sejak saat itu pula Indonesia secara aktif memperingati HAI dengan tujuan utama untuk memotivasi dan membangkitkan semangat belajar masyarakat, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Hal ini sekaligus untuk memacu percepatan pemberantasan buta aksara.
Pada akhir 2010 angka buta aksara diproyeksikan berkurang menjadi 4,79% atau 8,3 juta orang. Fokus penuntasan buta aksara adalah di Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Ella Yulaelawati menyampaikan, pendidikan keaksaraan diintegrasikan dengan program kecakapan hidup. Di samping keaksaraan dasar, dia menyebutkan,ada program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). KUM adalah sebuah program yang memiliki kerangka yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan warga belajar melalui pembelajaran keterampilan/ usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok pascakeaksaraan dasar.
Program ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya meningkatkan kemampuan keaksaraan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; meningkatkan kemampuan warga belajar melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan berusaha secara mandiri; serta meningkatkan taraf hidup warga belajar melalui program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
Pola pembelajaran pada program keaksaraan usaha mandiri perlu ditunjang dengan adanya upaya kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan baik dengan instansi terkait dengan bidang usaha yang dilakukan, seperti balai latihan kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan/atau dengan pengusaha. Melalui dukungan dari komponen- komponen tersebut, diharapkan kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh warga belajar akan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.Brg-Ike(26/9)ww
We Watch.
Sejak 2008 Indonesia bergabung dengan program Literacy Initiative for Empowerement (LIFE). Program yang digulirkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ini ditujukan bagi sembilan negara yang berpenduduk terbesar di dunia penyandang buta aksara. Negara-negara itu adalah India, Pakistan, China, Meksiko, Bangladesh, Mesir, Brasil, Indonesia, dan Nigeria.
Hamid mengatakan, sejalan dengan kerangka LIFE, penyelenggaraan program penuntasan buta aksara sejak 2009 dibangun dalam kerangka kerja Aksara Agar Berdaya (AKRAB). Upaya penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum.
Untuk mencapai tujuan LIFE, diperlukan komitmen dan kerja sama yang aktif dari negara, baik tingkat regional maupun internasional. Dengan melibatkan serangkaian pihak seperti pemerintah, masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat (LSM),organisasi internasional, sektor swasta, universitas, dan media komunikasi lainnya.
Lebih dari semuanya itu, para pembelajar sendiri juga harus ikut bekerja sama sebagai syarat pokok pemberdayaan yang sesungguhnya. Menghormati dan memprioritaskan para pembelajar dan kebutuhannya harus dipadukan dalam kerja sama dan mitra kerja yang dipromosikan melalui LIFE.
Pada 1965 UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai HAI. Sejak saat itu pula Indonesia secara aktif memperingati HAI dengan tujuan utama untuk memotivasi dan membangkitkan semangat belajar masyarakat, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Hal ini sekaligus untuk memacu percepatan pemberantasan buta aksara.
Pada akhir 2010 angka buta aksara diproyeksikan berkurang menjadi 4,79% atau 8,3 juta orang. Fokus penuntasan buta aksara adalah di Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Ella Yulaelawati menyampaikan, pendidikan keaksaraan diintegrasikan dengan program kecakapan hidup. Di samping keaksaraan dasar, dia menyebutkan,ada program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). KUM adalah sebuah program yang memiliki kerangka yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan warga belajar melalui pembelajaran keterampilan/ usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok pascakeaksaraan dasar.
Program ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya meningkatkan kemampuan keaksaraan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; meningkatkan kemampuan warga belajar melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan berusaha secara mandiri; serta meningkatkan taraf hidup warga belajar melalui program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
Pola pembelajaran pada program keaksaraan usaha mandiri perlu ditunjang dengan adanya upaya kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan baik dengan instansi terkait dengan bidang usaha yang dilakukan, seperti balai latihan kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan/atau dengan pengusaha. Melalui dukungan dari komponen- komponen tersebut, diharapkan kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh warga belajar akan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.Brg-Ike(26/9)ww
We Watch.
Jumat, 30 September 2011
Media Sinar Harapan ( 1 oktober 2011 )
Korupsi Tantangan Pencapaian MDG's
JAKARTA - Ketiadaan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta dis-alokasi dan korupsi dalam penganggaran pembangunan merupakan tantangan yang menjadi potensi kegagalan Indonesia dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDG's).
Merebaknya kasus-kasus korupsi APBN dan APBD, terutama di sektor-sektor yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah contoh nyata. Beban utang pemerintah yang semakin menggunung juga memperberat langkah pencapaian MDG's.
“MDG's harus mengacu pada kepentingan publik, karena masyarakat merindukan perlindungan negara yang maksimal,” kata Jony Nelson Simanjuntak, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Senin (19/9) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.
Dari hasil budget tracking Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's, di delapan wilayah kerja yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat ditemukan ada potensi korupsi dengan modus dis-alokasi, mark up, dan inefisiensi dalam pembangunan.
Misalnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Fuad dari Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan ditemukan praktik mark up anggaran belanja tidak langsung, khusunya belanja pegawai dan belanja rutin. Tahun 2010, APBD Kebumen dengan sengaja direncanankan defisit sebesar Rp 79 miliar agar dapat menjustifikasi pengajuan utang.
Anggaran defisit ini juga mengintimasi pemangkasan anggaran untuk rakyat khusunya di sektor pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian MDG's. “Ironisnya, di akhir 2010 APBD Kebumen masih surplus Rp 26 miliar. Realita ini tentu sangat merugikan masyarakat,” kata Fuad.
Gustian dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk wilayah Kalimantan Barat, memaparkan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, ditemukan adanya kecenderungan naiknya anggaran dalam bidang pendidikan dari 2009 ke 2010 sebesar 23,15 persen. Namun kenaikan terbesar di biaya tidak langsung yakni 13 persen, yang jika dibandingkan dengan belanja langsung proporsinya hanya sebesar 29,70 persen.
Meski demikian, masih terlihat masalah besar dalam sektor pendidikan dengan tingginya angka buta aksara. Berdasarkan hasil monitoring, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kalbar mencapai 23.803 jiwa dengan komposisi laki-laki 9.814 dan perempuan 13.989 dari total penduduk 15.973.000 jiwa.
Komitmen global dalam pencapaian MDG's telah memasuki tahap akhir, dengan makin dekatnya target pencapaian MDG's. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's akan terus melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam pencapaian MDG's.
“Di sisi lain, pemerintah sudah mulai ada keseriusan untuk mencapai MDG”s dengan pemberantasan busung lapar, perbaikan sekolah, pembangunan posyandu di wilayah terpencil, program makanan tambahan untuk anak sekolah, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Hal yang harus dibenahi adalah tata kelola dana APBD dan APBN,” tegas Wahyu Sulilo, Analis Kebijakan Komnas HAM. (CR 24)
link media : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/korupsi-tantangan-pencapaian-mdgs/
JAKARTA - Ketiadaan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta dis-alokasi dan korupsi dalam penganggaran pembangunan merupakan tantangan yang menjadi potensi kegagalan Indonesia dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDG's).
Merebaknya kasus-kasus korupsi APBN dan APBD, terutama di sektor-sektor yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah contoh nyata. Beban utang pemerintah yang semakin menggunung juga memperberat langkah pencapaian MDG's.
“MDG's harus mengacu pada kepentingan publik, karena masyarakat merindukan perlindungan negara yang maksimal,” kata Jony Nelson Simanjuntak, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Senin (19/9) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.
Dari hasil budget tracking Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's, di delapan wilayah kerja yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat ditemukan ada potensi korupsi dengan modus dis-alokasi, mark up, dan inefisiensi dalam pembangunan.
Misalnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Fuad dari Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan ditemukan praktik mark up anggaran belanja tidak langsung, khusunya belanja pegawai dan belanja rutin. Tahun 2010, APBD Kebumen dengan sengaja direncanankan defisit sebesar Rp 79 miliar agar dapat menjustifikasi pengajuan utang.
Anggaran defisit ini juga mengintimasi pemangkasan anggaran untuk rakyat khusunya di sektor pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian MDG's. “Ironisnya, di akhir 2010 APBD Kebumen masih surplus Rp 26 miliar. Realita ini tentu sangat merugikan masyarakat,” kata Fuad.
Gustian dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk wilayah Kalimantan Barat, memaparkan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, ditemukan adanya kecenderungan naiknya anggaran dalam bidang pendidikan dari 2009 ke 2010 sebesar 23,15 persen. Namun kenaikan terbesar di biaya tidak langsung yakni 13 persen, yang jika dibandingkan dengan belanja langsung proporsinya hanya sebesar 29,70 persen.
Meski demikian, masih terlihat masalah besar dalam sektor pendidikan dengan tingginya angka buta aksara. Berdasarkan hasil monitoring, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kalbar mencapai 23.803 jiwa dengan komposisi laki-laki 9.814 dan perempuan 13.989 dari total penduduk 15.973.000 jiwa.
Komitmen global dalam pencapaian MDG's telah memasuki tahap akhir, dengan makin dekatnya target pencapaian MDG's. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's akan terus melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam pencapaian MDG's.
“Di sisi lain, pemerintah sudah mulai ada keseriusan untuk mencapai MDG”s dengan pemberantasan busung lapar, perbaikan sekolah, pembangunan posyandu di wilayah terpencil, program makanan tambahan untuk anak sekolah, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Hal yang harus dibenahi adalah tata kelola dana APBD dan APBN,” tegas Wahyu Sulilo, Analis Kebijakan Komnas HAM. (CR 24)
link media : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/korupsi-tantangan-pencapaian-mdgs/
Rabu, 21 September 2011
ketika ku habiskan senja dengan segelas teh pahit.
Mentari terbit dari timur dan terbenam di barat, setelah pagi, siangpun datang dan dilanjutkan sore lalu malam, begitu juga ketika musim kemarau usai akan datang pancaroba dan disusul dengan musim penghujan, begitulah alam yang oleh Tuhan di ciptakan.
Sama seperti sebuah kehidupan manusia tentunya ada rotasi ada kebahagian, kesedihan semua harus dijalani oleh manusia, hal yang penting adalah jangan terlalu atau berlebihan ketika kita mengalami kesedihan atau kebahagiaan, kebahagiaan datang dari dalam hati dan jiwa manusia.
Ada cinta hati manusia yang terkadang juga ada pengkhianatan, cinta merupakan sesuatu yang muncul dan ada tanpa paksakan.
Entah berapa ribu lembar tulisan manusia yang menjelaskan tentang cinta, aku tak tahu apakah mereka mengerti arti cinta ataukah tidak.
Apa yang terjadi bukanlah hal yang dipaksakan tetapi muncul dari nurani, kadang tak dimengerti dan dipahami, walapun di akhir kadang hanya berakhir dalam angan tanpa ada nyata, itulah sebuah kenyataan yang kadang terjadi diperjalanan waktu kadang datang kembali menghapiri, kisah lalu memang terkadang datang walau hanya dalam angan, walaupun masa lalu tak mungkin tuk datang kembali seperti senja yang termakan oleh malam tetapi ada satu hal, masa lalu bisa menjadi sangat berarti dan berharga untuk kita menjalani pelataran waktu di masa datang.
Kali ini ku habiskan senja dengan meminum teh pahit dan berbatang rokok, ku sengaja senja kali ini ditemani oleh teh pahit tanpa sedikitpun gula menyertainya.
Pahit hehehehe, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya seperti kebahagiaan dan kesedihan, terkadang kita harus merasakan kepahitan sebelum sampai meraih apa yang kita tuju, berbaring tak berdaya dirumah sakit orang-orang pun rela menelan obat yang terasa pahit dilidah berharap akan sembuh esok hari, terkadang manusia rela mengalami kepahitan untuk meraih apa yang mereka tuju.
Kembali ke segelas teh pahit yang kumiliki dan senja yang mulai terselimuti gelap. Dalam jiwa ada beberapa bayang yang menemani jiwa dalam senja ini.
Yang pertama adalah bayang betapa susahnya seseorang mencari air bersih untuk melangsungkan hidupnya, selanjutnya betapa susahnya masyarakat miskin yang tinggal dipemukiman kumuh, dipinggir rel, dan dibawah kolong jembatan, itu mungkin sebagian kepahitan yang dialami oleh sekian banyak orang yang mengalami kemanisan dinegeri dan ada juga sampai terkena penyakit karena terlalu banyak mendapatkan hal-hal manis tanpa disertai syukur dan berbagi dengan sesama, koruptor adalah sebagian dari yang berlebihan dalam menikmati hal-hal manis tanpa peduli dengan masyarakat yang selalu dihinggapi hal-hal pahit di sekililingnya.
Ada benak kembali muncul cerita tentang anak manusia tentang cinta dan kepahitan, apa yang dicinta memang belum tentu dimiliki, terkadang sesorang yang dicintai tidak bisa tuk dijadikan menjadi kekasih yang dimiliki, tentu pahit rasanya ketika sebuah cinta hanya ada dalam angan tanpa realita sebuah kebahagiaan, tetapi itulah sebagian kecil dari rasa pahit dalam ribuan cerita cinta yang berserakan.
Aku yakin esok akan kembali muncul sinar dari mentari diujung timur sana, setitik cahaya ini bisa menjadi cahaya yang bisa menerangi alam jagad ini bila dia terus naik dan tidak terhenti, begitu juga harapan walau hanya kecil harus ada perjuangan untuk dapat meraihnya dan yakinlah dengan apa yang ada, putus asa adalah sebuah penghianatan untuk jiwa kita, anak manusia yang mengalami kekeringan sekarang tentu tidak lagi mengalami kesulitan ketika hujan turun dan mata air kembali menumpahkan airnya, manusia yang hidup dengan kemiskinan tentu bisa merasakan manisnya kehidupan ketika berusaha untuk bekerja dan bangkit.
Aku tak tahu apa arti yang kutulis bersama senja ini, yang kuinginkan adalah ada sebuah tumpahan beribu huruf yang bisa menentramkan jiwa-jiwa dan ada harapan semoga ada sedikit harapan untuk kembali bangkit untuk manusia – manusia yang sekarang mengalami kepahitan, berbagi, bersyukur dan berusaha harus selalu dilakukan.
Ketika ku habiskan segelas teh pahit ini ku rasakan badan ku hangat, dan malampun memakan senja.
Sama seperti sebuah kehidupan manusia tentunya ada rotasi ada kebahagian, kesedihan semua harus dijalani oleh manusia, hal yang penting adalah jangan terlalu atau berlebihan ketika kita mengalami kesedihan atau kebahagiaan, kebahagiaan datang dari dalam hati dan jiwa manusia.
Ada cinta hati manusia yang terkadang juga ada pengkhianatan, cinta merupakan sesuatu yang muncul dan ada tanpa paksakan.
Entah berapa ribu lembar tulisan manusia yang menjelaskan tentang cinta, aku tak tahu apakah mereka mengerti arti cinta ataukah tidak.
Apa yang terjadi bukanlah hal yang dipaksakan tetapi muncul dari nurani, kadang tak dimengerti dan dipahami, walapun di akhir kadang hanya berakhir dalam angan tanpa ada nyata, itulah sebuah kenyataan yang kadang terjadi diperjalanan waktu kadang datang kembali menghapiri, kisah lalu memang terkadang datang walau hanya dalam angan, walaupun masa lalu tak mungkin tuk datang kembali seperti senja yang termakan oleh malam tetapi ada satu hal, masa lalu bisa menjadi sangat berarti dan berharga untuk kita menjalani pelataran waktu di masa datang.
Kali ini ku habiskan senja dengan meminum teh pahit dan berbatang rokok, ku sengaja senja kali ini ditemani oleh teh pahit tanpa sedikitpun gula menyertainya.
Pahit hehehehe, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya seperti kebahagiaan dan kesedihan, terkadang kita harus merasakan kepahitan sebelum sampai meraih apa yang kita tuju, berbaring tak berdaya dirumah sakit orang-orang pun rela menelan obat yang terasa pahit dilidah berharap akan sembuh esok hari, terkadang manusia rela mengalami kepahitan untuk meraih apa yang mereka tuju.
Kembali ke segelas teh pahit yang kumiliki dan senja yang mulai terselimuti gelap. Dalam jiwa ada beberapa bayang yang menemani jiwa dalam senja ini.
Yang pertama adalah bayang betapa susahnya seseorang mencari air bersih untuk melangsungkan hidupnya, selanjutnya betapa susahnya masyarakat miskin yang tinggal dipemukiman kumuh, dipinggir rel, dan dibawah kolong jembatan, itu mungkin sebagian kepahitan yang dialami oleh sekian banyak orang yang mengalami kemanisan dinegeri dan ada juga sampai terkena penyakit karena terlalu banyak mendapatkan hal-hal manis tanpa disertai syukur dan berbagi dengan sesama, koruptor adalah sebagian dari yang berlebihan dalam menikmati hal-hal manis tanpa peduli dengan masyarakat yang selalu dihinggapi hal-hal pahit di sekililingnya.
Ada benak kembali muncul cerita tentang anak manusia tentang cinta dan kepahitan, apa yang dicinta memang belum tentu dimiliki, terkadang sesorang yang dicintai tidak bisa tuk dijadikan menjadi kekasih yang dimiliki, tentu pahit rasanya ketika sebuah cinta hanya ada dalam angan tanpa realita sebuah kebahagiaan, tetapi itulah sebagian kecil dari rasa pahit dalam ribuan cerita cinta yang berserakan.
Aku yakin esok akan kembali muncul sinar dari mentari diujung timur sana, setitik cahaya ini bisa menjadi cahaya yang bisa menerangi alam jagad ini bila dia terus naik dan tidak terhenti, begitu juga harapan walau hanya kecil harus ada perjuangan untuk dapat meraihnya dan yakinlah dengan apa yang ada, putus asa adalah sebuah penghianatan untuk jiwa kita, anak manusia yang mengalami kekeringan sekarang tentu tidak lagi mengalami kesulitan ketika hujan turun dan mata air kembali menumpahkan airnya, manusia yang hidup dengan kemiskinan tentu bisa merasakan manisnya kehidupan ketika berusaha untuk bekerja dan bangkit.
Aku tak tahu apa arti yang kutulis bersama senja ini, yang kuinginkan adalah ada sebuah tumpahan beribu huruf yang bisa menentramkan jiwa-jiwa dan ada harapan semoga ada sedikit harapan untuk kembali bangkit untuk manusia – manusia yang sekarang mengalami kepahitan, berbagi, bersyukur dan berusaha harus selalu dilakukan.
Ketika ku habiskan segelas teh pahit ini ku rasakan badan ku hangat, dan malampun memakan senja.
Rabu, 18 Mei 2011
Pemetaan Ekonomi Kecil.
usaha kecil dan menengah sekarang banyak sekali tumbuh di sekeliling kita, adanya pertumbuhan wirausaha merupakan hal yang sangat menarik, karena tumbuhnya wirausaha merupakan indikator tumbuhnya ekonomi di daerah tersebut, tetapi di satu sisi banyak sekali usaha kecil yang hanya bertahan sebentar, tingginya angka persaingan, keterbatasana modal, bahan baku sampai dengan pemasaran merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab hancurnya usaha kecil, tentunya harus ada kepedulian dari semua pihak untuk melindungi dan membantu usaha kecil, karena usaha kecil bisa dijadikan ujung tombak penanganan kemiskinan di negara ini.
salah satu program yang sedang dijalan kan Formasi pada bulan mei ini adalah pemetaan ekonomi di pedesaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis usaha yang ada dan permasalahan yang di hadapi.
pemetaan ekonomi kecil ini dilakukan di sepuluh desa yaitu :
1. Desa Pasir Kec. Ayah
2. Desa Kali purwo Kec. Kuwarasan
3. Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan
4. Desa Donorojo Kec. Sempor
5. Desa Pandansari Kec. Sruweng
6. Desa Pandanlor Kec. Klirong
7. Desa Karanggadung Kec. Petanahan
8. Desa Seling Kec. Karangsambung
9. Desa Langse Kec. Karangsambung
10.Desa Krakal Kec. Alian
Pemetaan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang ada, potensi dan kendala yang selama ini di hadapi oleh pelaku usaha baik dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran.
salah satu program yang sedang dijalan kan Formasi pada bulan mei ini adalah pemetaan ekonomi di pedesaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis usaha yang ada dan permasalahan yang di hadapi.
pemetaan ekonomi kecil ini dilakukan di sepuluh desa yaitu :
1. Desa Pasir Kec. Ayah
2. Desa Kali purwo Kec. Kuwarasan
3. Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan
4. Desa Donorojo Kec. Sempor
5. Desa Pandansari Kec. Sruweng
6. Desa Pandanlor Kec. Klirong
7. Desa Karanggadung Kec. Petanahan
8. Desa Seling Kec. Karangsambung
9. Desa Langse Kec. Karangsambung
10.Desa Krakal Kec. Alian
Pemetaan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang ada, potensi dan kendala yang selama ini di hadapi oleh pelaku usaha baik dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran.
Jumat, 22 April 2011
Issu rencana kunjungan kerja komisi C DPRD Kab. kebumen ini menimbulkan reaksi berbagai pihak, hal ini dikarenakan kemampuan keuangan daerah Kabupetan Kebumen yang dalam kondisi yang tidak baik, begitu juga belum ada aturan hukum yang memperbolehkan anggota DPRD Kab/Kota untuk melakulakukan kunjungan kerja ke luar negari dengan anggaran DPRD, salah satu reaksi yang muncul adalah dengan adanya agenda dengar pendapat dari gabungan beberapa NGO ( Formasi-Forkada-FKMD ), dengar pendapat ini untuk mengetuhi kejelasan issu yang muncul apakah benar Komisi C akan mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri dalam dengar pendapat itu juga di berikan pernyataan sikap apabila Komisi C benar-benar berkunjung ke luar negeri, isi dari pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut :
Pernyataan Sikap
FORUM MASYARAKAT SIPIL (FORMASI) , FORUM ADVOKASI KEBIJAKAN & ANGGARAN DAERAH ( FORKADA ), FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA (FKMD) KEBUMEN
Terhadap
RENCANA “PLESIRAN” KOMISI C DPRD KEBUMEN KE LUAR NEGERI
DASAR PEMIKIRAN
1. Kapasitas Fiskal Kabupaten Kebumen
Sejak tahun 2009 sampai saat ini ruang dan kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan. Hal itu berdampak pada berkurangnya belanja untuk rakyat, sementara belanja untuk aparatur terus menerus mengalami peningkatan yang cukup besar, salah satunya adalah alokasi belanja untuk DPRD. Keterbatasan fiskal ini, seharusnya dioptimalkan untuk penanganan kegiatan prioritas dan strategis dalam memenuhi hak-hak dasar / kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas keuangan desa yang selama ini banyak dikorbankan.
2. Kinerja Pendapatan
Trend pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun sehingga peningkatan total pendapatan daerah pada dasarnya bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat ( dana perimbangan) bukan dari kinerja pemerintah daerah termasuk kinerja DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dalam penggalian pendapatan daerah. Pada satu sisi sumber pendapatan asli daerah masih bertumpu pada sektor pendapatan yang berhubungan langsung dengan masyrakat miskin dan perempuan marginal seperti retribusi kesehatan, pasar, cetak akte dan KTP, dll.
APBD 2007 APBD 2008 APBD 2009 APBD 2010
PAD 69.885.713.939 58.599.425.036 62.281.026.134 58.742.305.659
Belanja Pegawai 406.904.060.308 468.273.731.915 581.996.322.608 635.048.635.717
3. Potret Kemiskinan
Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih menduduki peringkat 3 besar di Provinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan komitmen dan keseriusan semua pihak utamanya para elit politik (DPRD) dan birokrasi untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potret kemiskinan saat ini banyak terlihat pada kondisi perumahan penduduk yang tidak layak huni, banyak terjadi gizi buruk, masyarakat yang stress , meningkatnya angka putus sekolah dan masih banyak problem kemiskinan yang seharusnya membangunan sensitifitas para anggota dewan yang terhormat.
4. Tugas, Pokok dan Fungsi DPRD
Rendahnya keberpihakan kebijakan dan anggaran membuktikan bahwa kinerja DPRD baik dalam hal Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan / control, masih “mandul “. Pertanyaan kemudian, “ apakah kemandulan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas pengetahuan anggota DPRD sehingga harus melakukan study banding ke luar negeri yang hakekatnya merupakan pemborosan uang rakyat.
PERNYATAAN SIKAP
Berdasarkan pemikiran tersebut kami dari Forum masyarakat sipil ( FORMASI ), Forum Komunikasi masyarakat Desa ( FKMD ), Forum Kebijakan dan Anggaran Daerah ( FORKADA ) dan elemen masyarakat sipil lainnya merasa SANGAT PRIHATIN dan MENYATAKAN SIKAP, sebagai berikut :
1. MENOLAK DENGAN TEGAS, rencana kunjungan kerja ( PLESIRAN ) Komisi C ke luar negeri dengan dalih apapun.
2. Rencana anggaran belanja kunjungan kerja ( PLESIRAN ) dan belanja penguatan kapasitas DPRD lainnya yang membuat boros harus DIREALOKASIKAN untuk belanja pemenuhan hak-hak dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan desa.
Pernyataan sikap ini untuk dapat ditindak lanjuti dan dipublikasikan hasilnya kepada rakyat Kebumen, apabila di ingkari maka kami akan menuntut sesuai hak – hak kami selaku pemegang kedaulatan rakyat.
Kebumen, 12 April 2011
salah satu jawaban dari komisi C adalah tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menarik di tunggu apakah memang benar-benar ke luar negeri ataukah tidak.
Pernyataan Sikap
FORUM MASYARAKAT SIPIL (FORMASI) , FORUM ADVOKASI KEBIJAKAN & ANGGARAN DAERAH ( FORKADA ), FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA (FKMD) KEBUMEN
Terhadap
RENCANA “PLESIRAN” KOMISI C DPRD KEBUMEN KE LUAR NEGERI
DASAR PEMIKIRAN
1. Kapasitas Fiskal Kabupaten Kebumen
Sejak tahun 2009 sampai saat ini ruang dan kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan. Hal itu berdampak pada berkurangnya belanja untuk rakyat, sementara belanja untuk aparatur terus menerus mengalami peningkatan yang cukup besar, salah satunya adalah alokasi belanja untuk DPRD. Keterbatasan fiskal ini, seharusnya dioptimalkan untuk penanganan kegiatan prioritas dan strategis dalam memenuhi hak-hak dasar / kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas keuangan desa yang selama ini banyak dikorbankan.
2. Kinerja Pendapatan
Trend pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun sehingga peningkatan total pendapatan daerah pada dasarnya bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat ( dana perimbangan) bukan dari kinerja pemerintah daerah termasuk kinerja DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dalam penggalian pendapatan daerah. Pada satu sisi sumber pendapatan asli daerah masih bertumpu pada sektor pendapatan yang berhubungan langsung dengan masyrakat miskin dan perempuan marginal seperti retribusi kesehatan, pasar, cetak akte dan KTP, dll.
APBD 2007 APBD 2008 APBD 2009 APBD 2010
PAD 69.885.713.939 58.599.425.036 62.281.026.134 58.742.305.659
Belanja Pegawai 406.904.060.308 468.273.731.915 581.996.322.608 635.048.635.717
3. Potret Kemiskinan
Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih menduduki peringkat 3 besar di Provinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan komitmen dan keseriusan semua pihak utamanya para elit politik (DPRD) dan birokrasi untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potret kemiskinan saat ini banyak terlihat pada kondisi perumahan penduduk yang tidak layak huni, banyak terjadi gizi buruk, masyarakat yang stress , meningkatnya angka putus sekolah dan masih banyak problem kemiskinan yang seharusnya membangunan sensitifitas para anggota dewan yang terhormat.
4. Tugas, Pokok dan Fungsi DPRD
Rendahnya keberpihakan kebijakan dan anggaran membuktikan bahwa kinerja DPRD baik dalam hal Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan / control, masih “mandul “. Pertanyaan kemudian, “ apakah kemandulan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas pengetahuan anggota DPRD sehingga harus melakukan study banding ke luar negeri yang hakekatnya merupakan pemborosan uang rakyat.
PERNYATAAN SIKAP
Berdasarkan pemikiran tersebut kami dari Forum masyarakat sipil ( FORMASI ), Forum Komunikasi masyarakat Desa ( FKMD ), Forum Kebijakan dan Anggaran Daerah ( FORKADA ) dan elemen masyarakat sipil lainnya merasa SANGAT PRIHATIN dan MENYATAKAN SIKAP, sebagai berikut :
1. MENOLAK DENGAN TEGAS, rencana kunjungan kerja ( PLESIRAN ) Komisi C ke luar negeri dengan dalih apapun.
2. Rencana anggaran belanja kunjungan kerja ( PLESIRAN ) dan belanja penguatan kapasitas DPRD lainnya yang membuat boros harus DIREALOKASIKAN untuk belanja pemenuhan hak-hak dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan desa.
Pernyataan sikap ini untuk dapat ditindak lanjuti dan dipublikasikan hasilnya kepada rakyat Kebumen, apabila di ingkari maka kami akan menuntut sesuai hak – hak kami selaku pemegang kedaulatan rakyat.
Kebumen, 12 April 2011
salah satu jawaban dari komisi C adalah tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menarik di tunggu apakah memang benar-benar ke luar negeri ataukah tidak.
Rabu, 20 April 2011
Potensi Investasi Wisata Kab.Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara mmerupakan salah satu Kabupeten di wlilayah Jawatengah bagian selatan, Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 1.064,52 km persegi, terbagi menjadi 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 253 Desa. Terletak antara 712' sampai 731' Lintang Selatan dan 231' sampai 308' Bujur Timur.
Di kabupaten Banjarnegara ada beberapa tempat wisata yang menarik diantaranya :
1. Dataran Tinggi Dieng
Kawasan ini merupakan dataran tinggi yang menawarkan panorama eksotis yang perpaduannya hanya dimiliki oleh kawasan di Kabupaten Banjarnegara.Berasal dari kata Dihyang yang artinya sangat tepet dengan pola kehidupan masyarakat yang menciptakan suasana disiplin spiritual kuat sehingga nuansa spiritual berpadu dengan pola kehidupan dan tempat-tempat eksotis di kawasan ini.Dataran Tinggi Dieng memiliki hawa sejuk karena terletak pada ketinggian 2.000 m diatas permukaan laut dan berjarak 55 km dari kota Banjarnegara.Dieng memiliki luas 110 Ha merupakan tujuan wisata Nasional dan Internasional.Perpaduan unik antara budaya dan alam menawarkan wisatawan suatu suguhan yang hanya bisa ditemukan di kawasan in.Di Kawasan Wisata Dataran Tingi Dieng terdapat candi-candi dan berbagai fenomena alam.
2. SIBIRA
Sibira merupakan singkatan dari 3 lokasi tujuan wisata di Dataran Tinggi Dieng yang selama ini belum dibuka untuk umum , yaitu Sileri, Bitingan dan Rawe. Potensi yang ada di lokasi tersebur menyuguhkan panorama yang eksotis, seperti Kawah Sileri,Air Panas Bitingan dan Curug si Rawe. Sileri merupakan kawah terluas di Kawasan Tinggi Dieng, Bitingan merupakan sumber air panas debit tinggi. Sedangkan Curug Si Rawe merupakan air terjun yang di dalamnya terdapat air panas dan dingin.
3. Kelompok Candi Arjuna dan Candi Gatotkaca
Kelompok Candi Arjuna dibangun pada 809 M, peninggalan sejarah yang merupakan Candi Hindu tempat bermeditasi para leluhur.Kelompok candi tersebut terdiri dari Candi Arjuna , Candi Semar , Candi Srikandi , Candi Puntadewa dan Candi Sembrada. Candi-candi tersebut di bangun dalam waktu yang tidak bersamaan.
Candi Gatotkaca merupakan satu-satunya candi yang mampu bertahan dari proses alam dibandingkan candi-candi lain dalam kelompok ini: yaitu Candi Sayekti, Candi Petruk , Candi Antareja , Candi Nakula Sadewa dan Candi Nalagareng.Nuansa spiritual sangat terasa di sekitar candi yang berdiri kokoh dan masih utuh untuk ukuran candi bersejarah.
tempat - tempat wisata diatas merupakan tempat wisata yang sangat potensi untuk dikembangan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga sangat membuka untuk para investor untuk berivestasi untuk mengembangkan tempat wisata tersebut.
potensi lain untuk perkembangan potensi investasi wisata di banjarnegara adalah adanya beberapa hotel yang bisa digunakan untuk tempat istirahat bagi wisatawan.
beberapa hotel yang ada di banjarnegara adalah :
GARUDA HOTEL
Jln. DIPA YUDA 30 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 592019
MARDIANA HOTEL
Jln. MT HARYONO 12 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591060
SENTRAL HOTEL
Jln. PANJAITAN 24 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591113
BANJARNEGARA HOTEL
JL. Pemuda 0286 592420
AGUNG HOTEL
SUPRAPTO 10 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591120
SOKANANDI HOTEL
TENTARA PELAJAR KM 3 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 592535
SETIA HOTEL
VETERAN 57 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591077
GADING REJO
Tlp. 0286 591408
Minatkan anda untuk berinvestasi dibidang wisata di Kabupaten banjarnegar, yang pasti potensi dan peluang masih sangat terbuka.
Di kabupaten Banjarnegara ada beberapa tempat wisata yang menarik diantaranya :
1. Dataran Tinggi Dieng
Kawasan ini merupakan dataran tinggi yang menawarkan panorama eksotis yang perpaduannya hanya dimiliki oleh kawasan di Kabupaten Banjarnegara.Berasal dari kata Dihyang yang artinya sangat tepet dengan pola kehidupan masyarakat yang menciptakan suasana disiplin spiritual kuat sehingga nuansa spiritual berpadu dengan pola kehidupan dan tempat-tempat eksotis di kawasan ini.Dataran Tinggi Dieng memiliki hawa sejuk karena terletak pada ketinggian 2.000 m diatas permukaan laut dan berjarak 55 km dari kota Banjarnegara.Dieng memiliki luas 110 Ha merupakan tujuan wisata Nasional dan Internasional.Perpaduan unik antara budaya dan alam menawarkan wisatawan suatu suguhan yang hanya bisa ditemukan di kawasan in.Di Kawasan Wisata Dataran Tingi Dieng terdapat candi-candi dan berbagai fenomena alam.
2. SIBIRA
Sibira merupakan singkatan dari 3 lokasi tujuan wisata di Dataran Tinggi Dieng yang selama ini belum dibuka untuk umum , yaitu Sileri, Bitingan dan Rawe. Potensi yang ada di lokasi tersebur menyuguhkan panorama yang eksotis, seperti Kawah Sileri,Air Panas Bitingan dan Curug si Rawe. Sileri merupakan kawah terluas di Kawasan Tinggi Dieng, Bitingan merupakan sumber air panas debit tinggi. Sedangkan Curug Si Rawe merupakan air terjun yang di dalamnya terdapat air panas dan dingin.
3. Kelompok Candi Arjuna dan Candi Gatotkaca
Kelompok Candi Arjuna dibangun pada 809 M, peninggalan sejarah yang merupakan Candi Hindu tempat bermeditasi para leluhur.Kelompok candi tersebut terdiri dari Candi Arjuna , Candi Semar , Candi Srikandi , Candi Puntadewa dan Candi Sembrada. Candi-candi tersebut di bangun dalam waktu yang tidak bersamaan.
Candi Gatotkaca merupakan satu-satunya candi yang mampu bertahan dari proses alam dibandingkan candi-candi lain dalam kelompok ini: yaitu Candi Sayekti, Candi Petruk , Candi Antareja , Candi Nakula Sadewa dan Candi Nalagareng.Nuansa spiritual sangat terasa di sekitar candi yang berdiri kokoh dan masih utuh untuk ukuran candi bersejarah.
tempat - tempat wisata diatas merupakan tempat wisata yang sangat potensi untuk dikembangan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga sangat membuka untuk para investor untuk berivestasi untuk mengembangkan tempat wisata tersebut.
potensi lain untuk perkembangan potensi investasi wisata di banjarnegara adalah adanya beberapa hotel yang bisa digunakan untuk tempat istirahat bagi wisatawan.
beberapa hotel yang ada di banjarnegara adalah :
GARUDA HOTEL
Jln. DIPA YUDA 30 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 592019
MARDIANA HOTEL
Jln. MT HARYONO 12 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591060
SENTRAL HOTEL
Jln. PANJAITAN 24 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591113
BANJARNEGARA HOTEL
JL. Pemuda 0286 592420
AGUNG HOTEL
SUPRAPTO 10 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591120
SOKANANDI HOTEL
TENTARA PELAJAR KM 3 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 592535
SETIA HOTEL
VETERAN 57 BANJARNEGARA
Tlp. 0286 591077
GADING REJO
Tlp. 0286 591408
Minatkan anda untuk berinvestasi dibidang wisata di Kabupaten banjarnegar, yang pasti potensi dan peluang masih sangat terbuka.
Minggu, 09 Januari 2011
PIAGAM SLIPI
PIAGAM SLIPI
Kami masyarakat peduli anggaran Indonesia, menyatakan dengan ini bahwa pajak, retribusi, hutang negara, dan politik alokasinya selalu mengatasnamakan rakyat.
Bahwa benar korupsi, ketimpangan dan politisasi anggaran telah secara nyata menyengsarakan rakyat.
Harapan-harapan dan impian-impian orang miskin, perempuan, dan kaum mraginal lainnya digantungkan pada sejauhmana negara memberikan kedaulatan rakyat atas anggaran dilibatkan dalam pengalokasian anggaran negara melalui pemberian hak-hak dan kedaulatan rakyat atas anggaran.
hal-hal mengenai perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran tersebut sekurang-kurangnya dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :
- Pertama, segera memperjuangkan keadilan dan atau keadilan anggaran anggaran untuk daerah, serta desa.
- Kedua, segera mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal.
- Ketiga, menjunjung tinggi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain hak rakyat melalui anggaran disalurkan kepada rakyat.
- Keempat, memperjuangkan keterbukaan informasi anggaran bagi rakyat.
- Kelima, memperjuangkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dan daerah yang akuntabel, transparan, partisipasi, dan berkeadilan bagi rakyat miskin.
- Keenam, persatuan dalam gerakan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial.
piagam slipi ini dideklarasikan oleh atas nama masyarakat peduli anggaran indonesia, pada tanggal, 3 Februari 2010 di Slipi-Jakarta.
Kami masyarakat peduli anggaran Indonesia, menyatakan dengan ini bahwa pajak, retribusi, hutang negara, dan politik alokasinya selalu mengatasnamakan rakyat.
Bahwa benar korupsi, ketimpangan dan politisasi anggaran telah secara nyata menyengsarakan rakyat.
Harapan-harapan dan impian-impian orang miskin, perempuan, dan kaum mraginal lainnya digantungkan pada sejauhmana negara memberikan kedaulatan rakyat atas anggaran dilibatkan dalam pengalokasian anggaran negara melalui pemberian hak-hak dan kedaulatan rakyat atas anggaran.
hal-hal mengenai perwujudan kedaulatan rakyat atas anggaran tersebut sekurang-kurangnya dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :
- Pertama, segera memperjuangkan keadilan dan atau keadilan anggaran anggaran untuk daerah, serta desa.
- Kedua, segera mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal.
- Ketiga, menjunjung tinggi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain hak rakyat melalui anggaran disalurkan kepada rakyat.
- Keempat, memperjuangkan keterbukaan informasi anggaran bagi rakyat.
- Kelima, memperjuangkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dan daerah yang akuntabel, transparan, partisipasi, dan berkeadilan bagi rakyat miskin.
- Keenam, persatuan dalam gerakan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial.
piagam slipi ini dideklarasikan oleh atas nama masyarakat peduli anggaran indonesia, pada tanggal, 3 Februari 2010 di Slipi-Jakarta.
Kamis, 06 Januari 2011
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum atau yang lebih dikenal dengan DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN ( Dana Perimbangan ) , dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum terdiri dari:
1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.
Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel.
Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) bahkan ada di beberapa daerah DAU tersebut habis untuk membiayai belanja pegawai. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.
Berikut gambaran DAU di Kabupaten Kebumen dan beberapa kabupaten sekitarnya ( untuk melihat jumlah DAU se-Indonesia dapat di download di blog ini )
Banyak daerah yang mempunyai ketergantungan besar terhadap DAU, dalam artian apabila DAU di daerah tersebut di kurangi atau bahkan di tiadakan pasti perjalanan pemerintahan tersebut akan kurang atau bahkan tidak bias berjalan, salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen memiliki DAU sebesar Rp. 732.339.067.000 sedangkan belanja pegawai di Kabupaten Kebumen sebesar Rp.747.399.122.000 berarti dapat disimpulkan DAU di Kabupaten Kebumen tidak cukup untuk membayar belanja pegawai, sedangkan kapasitas mendapatkan pendapatan asli daerah ( PAD ), hanya sebesar 68.282.517.000, dapat dibayangkan ternyata anggaran untuk pelayanan public sangat terbatas sekali, kalau kita lihat lebih dalam belanja gaji ( belanja pegawai belanja tidak langsung + belanja pegawai di belanja langsung ) sebesar Rp. 774,351,003,000 dari total pendapatan sebesar Rp. 1.139.922.911.000, berarti belanja public hanya sebesar Rp. 365,571,908,000 dana sebesar ini juga belum semuanya untuk belanja public karena didalamnya juga ada penggunaan untuk membayar tunjangan perangkat desa dll, bagaimana penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian MDGs bias berjalan dengan baik sedangkan kapasitas keuangan dan proporsi keuangan daerah juga belum optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Dana Alokasi Umum terdiri dari:
1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.
Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel.
Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) bahkan ada di beberapa daerah DAU tersebut habis untuk membiayai belanja pegawai. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.
Berikut gambaran DAU di Kabupaten Kebumen dan beberapa kabupaten sekitarnya ( untuk melihat jumlah DAU se-Indonesia dapat di download di blog ini )
Banyak daerah yang mempunyai ketergantungan besar terhadap DAU, dalam artian apabila DAU di daerah tersebut di kurangi atau bahkan di tiadakan pasti perjalanan pemerintahan tersebut akan kurang atau bahkan tidak bias berjalan, salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen memiliki DAU sebesar Rp. 732.339.067.000 sedangkan belanja pegawai di Kabupaten Kebumen sebesar Rp.747.399.122.000 berarti dapat disimpulkan DAU di Kabupaten Kebumen tidak cukup untuk membayar belanja pegawai, sedangkan kapasitas mendapatkan pendapatan asli daerah ( PAD ), hanya sebesar 68.282.517.000, dapat dibayangkan ternyata anggaran untuk pelayanan public sangat terbatas sekali, kalau kita lihat lebih dalam belanja gaji ( belanja pegawai belanja tidak langsung + belanja pegawai di belanja langsung ) sebesar Rp. 774,351,003,000 dari total pendapatan sebesar Rp. 1.139.922.911.000, berarti belanja public hanya sebesar Rp. 365,571,908,000 dana sebesar ini juga belum semuanya untuk belanja public karena didalamnya juga ada penggunaan untuk membayar tunjangan perangkat desa dll, bagaimana penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian MDGs bias berjalan dengan baik sedangkan kapasitas keuangan dan proporsi keuangan daerah juga belum optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Rabu, 05 Januari 2011
Potret APBD Kab. Kebumen 2011 ( Salah Tafsir karena Transparansi Anggaran Belum Optimal )
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kebumen mempunyai kekuatan sekutar 600 milyar,dari dana tersebut sekitar 600 milyar lebih ( 75%), habis digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan sisanya sekitar 25 % untuk belanja publik walaupun didalamnya juga masih juga digunakan untuk belanja pegawai ( pos belanja langsung )
tujuh milyar sendiri dialokasikan untuk belanja pegawai Guru Tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan serta dua milyar untuk tenaga honorer di Dinas Kesehatan.
Kepal Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program pada Badan Perencanaan Daearah (BAPPEDA) Drs Aden Andri Susilo,M.Si dikantornya, menanggapi bahwa belanja pegawai yang sampai 75 % juga digunakan untuk pelayanan masyarakat seperti guru dan tenaga kesehatan yang sampai ke desa.
Lebih lanjut Aden Andri menambahkan berbagai program pembangunan yang arahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga telah diakomodir melalui RAPBD 2011. Program- program tersebut ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.
Program yang sifatnya langsung bisa dirasakan masyarakat, di antaranya Program pengurangan angka kemiskinan, Seperti program beasiswa bagi anak tidak mampu sebanyak Rp 3,5 milyar, Program kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 1,5 milyar serta Program Bedah Rumah / P2P yang mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 3,2 milyar.
Sedangkan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya tidak langsung antara lain berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti P2KP Mandiri Perkotaaan dan Perdesaan, program Alokasi Dana Desa dan lainnya.
Aden menambahkan Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten kebumen. Pemkab Kebumen juga tidak menutup mata serta sangat terbuka terhadap semua masukan dari masyarakat. Terkait adanya perbedaan penafsiran terhadap RAPD 2011, pihaknya bisa memahami. Perbedaan tersebut bisa jadi karena tidak mengikuti tahap -tahap perencanaan dari tingkat dasar / desa, sehingga informasi yang diterima menjadi tidak utuh.
menanggapi hal tersebut mungkin Pemda Kab. Kebumen harus lebih membuka transparansi anggaran kepada seluruh masyarakat, selain itu proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat bawah ( dusun/ desa ) juga harus lebih dihargai dengan cara mengalokasikan anggaran, sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap anggaran daerah yang didalamnya masyarakat juga mempunyai hak lebih meningkat.
hal yang terpenting untuk mengurangi salah tafsir tersebut adalah lebih membuka transparansi anggaran kepada masyarakat.
salam transparansi anggaran.
tujuh milyar sendiri dialokasikan untuk belanja pegawai Guru Tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan serta dua milyar untuk tenaga honorer di Dinas Kesehatan.
Kepal Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program pada Badan Perencanaan Daearah (BAPPEDA) Drs Aden Andri Susilo,M.Si dikantornya, menanggapi bahwa belanja pegawai yang sampai 75 % juga digunakan untuk pelayanan masyarakat seperti guru dan tenaga kesehatan yang sampai ke desa.
Lebih lanjut Aden Andri menambahkan berbagai program pembangunan yang arahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga telah diakomodir melalui RAPBD 2011. Program- program tersebut ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.
Program yang sifatnya langsung bisa dirasakan masyarakat, di antaranya Program pengurangan angka kemiskinan, Seperti program beasiswa bagi anak tidak mampu sebanyak Rp 3,5 milyar, Program kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 1,5 milyar serta Program Bedah Rumah / P2P yang mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 3,2 milyar.
Sedangkan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya tidak langsung antara lain berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti P2KP Mandiri Perkotaaan dan Perdesaan, program Alokasi Dana Desa dan lainnya.
Aden menambahkan Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten kebumen. Pemkab Kebumen juga tidak menutup mata serta sangat terbuka terhadap semua masukan dari masyarakat. Terkait adanya perbedaan penafsiran terhadap RAPD 2011, pihaknya bisa memahami. Perbedaan tersebut bisa jadi karena tidak mengikuti tahap -tahap perencanaan dari tingkat dasar / desa, sehingga informasi yang diterima menjadi tidak utuh.
menanggapi hal tersebut mungkin Pemda Kab. Kebumen harus lebih membuka transparansi anggaran kepada seluruh masyarakat, selain itu proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat bawah ( dusun/ desa ) juga harus lebih dihargai dengan cara mengalokasikan anggaran, sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap anggaran daerah yang didalamnya masyarakat juga mempunyai hak lebih meningkat.
hal yang terpenting untuk mengurangi salah tafsir tersebut adalah lebih membuka transparansi anggaran kepada masyarakat.
salam transparansi anggaran.
Langganan:
Postingan (Atom)