MDGs to Donorojo

Formasi bekerjasama dengan ACE Jakarta melakukan program MDGs di Desa Donorojo kecamatan sempor Kab. Kebumen, Fuad selaku CO Formasi di desa donorojo mengatakan pemenuhan MDGs di desa donorojo akan di lakukan dengan peningkatan tata pemerintahan yang baik dan responsiv gender, dalam assessment yang dilakukan dari bulan februari sampai bulan mei di temukan kondisi MDGs di desa Donorojo diantaranya :
1. masalah kemiskinan cukup tinggi sebesar 63 % diambil dari data Jamkesmas/Jamkesda
2. akses pendidikan cukup jauh terutama tingkat SLTP, sekitar 3-4 Km
3. angka putus sekolah cukup tinggi
4. partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masih sangat rendah
5. sering terjadi bencana tanah longsor ketika musim hujan.
6. kekurangan air bersih, ketika musim kemarau
7. menyebarnya penyakit cingumunya

MDGs

Pemberdayaan Masyarakat dan Target MDG’s 2015

Sesuai amanah UU No. 32 Tahun 2004, kesehatan merupakan salah satu sektor yang turut terdesentralisasi dan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Secara formal, Pemerintah berharap agar daerah ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dan pembiayaan sektor kesehatan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi spesifik lokal masing-masing daerah.

Salah satu Unit Pelayanan Kesehatan(UPK) yang terkena imbasnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas). Puskesmas yang digadang-gadang sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan nasional , dan pernah menjadi model pembangunan kesehatan bagi negara-negara tetangga di era 1970-an, terdegradasi menjadi unit pelaksana teknis daerah. Artinya, selain menjadi pengemban sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan setempat, Puskesmas juga merupakan instansi yang tunduk kepada keinginan pemerintah lokal. Seperti, menjadi klinik pengobatan dasar (primarily health care)bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan ketimbang fungsi yang lain; menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga sesuai konteks pembangunan berwawasan kesehatan (public health services).

Menilik dari namanya, Puskesmas seharusnya menjadi pangkal upaya promotif-preventif ketimbang kuratif-rehabilitatif. Namun, adanya pemahaman yang keliru dari para pemegang kebijakan di negeri ini, yang memandang upaya kesehatan hanyalah berupa layanan klinis semata(medical services), membuat ia tersulap menjadi “rumah sakit mini” yang menunggu pasien datang berobat. Ruang-ruang poliklinik diperbesar dan alat-alat kedokteran disuplai sedemikian rupa atas nama pelayanan kesehatan gratis yang dikembangkan mulai level nasional (Jamkesmas) hingga daerah(Jamkesda). Ditengarai hal ini pulalah yang menyebabkan kurangnya aktivitas luar gedung di puskesmas selama ini. Kegiatan promotif-preventif dipandang sebagai pemborosan anggaran dan proses yang memakan waktu panjang ketimbang upaya pengobatan yang langsung bersentuhan dengan pasien. Tidak mengherankan, sebagian besar unsur pimpinan Puskesmas masih didominasi oleh klinisi medis(baca:dokter) ketimbang sarjana kesehatan masyarakat(SKM). Ironisnya, salah kaprah ini berlanjut dengan anggapan bahwa jumlah kunjungan pasien yang meningkat sebagai salah satu indikator kesuksesan pembangunan kesehatan; padahal jumlah kunjungan pasien berbanding lurus dengan prevalensi penyakit di daerah yang bersangkutan.

Niat Menkes Endang Rahayu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaaan melalui pemberdayaan Puskesmas patut diacungi jempol. Namun, paradigma “sakit” yang mencengkeram UPK ini harus dibenahi terlebih dahulu. Upaya promotif-preventif dijadikan azas utama dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas. Staf puskesmas harus “menjemput bola” di luar gedung ketimbang pasif menunggu pasien diruangannya. Laporan yang terpampang di dinding puskesmas bukan model kuratif lagi seperti “10 penyakit tertinggi”, namun jumlah masyarakat yang telah disuluh dan aktif membantu pihak Puskesmas dalam kegiatan promotif lainnya. Ibarat pepatah Cina klasik, “lebih baik memberi seseorang kail dan umpan, daripada memberi makan setiap harinya”, masyarakat disadarkan secara perlahan bahwa kesehatan selain merupakan hak, juga merupakan tanggung jawab individu sebagai warga negara. Model pemberdayaan partisipatoris ini tentu membutuhkan koordinasi erat antar sektor terkait; diperlukan penyamaan visi dan persepsi antara pihak puskesmas dengan aparat desa dan kecamatan serta masyarakat setempat.

Prioritas kesehatan “hulu” ini akan berdampak positif terhadap profil Puskesmas di masa yang akan datang. Berkurangnya jumlah pasien yang datang berobat akan mengurangi kebutuhan anggaran logistik dan ruang penyimpanan obat-obatan. Dokter dan perawat/bidan akan memiliki waktu luang yang cukup untuk memberikan informasi kesehatan yang diperlukan pasien di sela-sela pemberian terapi. Sistem Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah memungkinkan Puskemas berkreasi dan berkembang menjadi pusat layanan penyakit endemik tertentu, dikondisikan dengan sistuasi di wilayahnya. Alih-alih diseragamkan menjadi puskesmas rawat inap atau puskesmas plus, puskesmas yang berada di sekitar tempat lokalisasi bisa mengembangkan diri menjadi pusat layanan kesehatan reproduksi dan Infeksi Menular Seksual(IMS), misalnya.

Perubahan paradigma di atas membutuhkan komitmen pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan selaku pengemban utama pembangunan kesehatan. Insya Allah, kita akan dapat menegakkan kepala dalam pertemuan Milenium Development Goals(MDG’s) enam tahun mendatang.. semoga!

(Muhammad Hatta, Dokter Puskesmas Bonto Perak , Pangkep ,Sulawesi Selatan)

Sumber: http://kesehatan.kompasiana.com/2009/11/30/pemberdayaan-puskesmas-dan-target-mdg's-2015/

TREND BELANJA APBN

INEFEKTIVITAS TREND BELANJA PEMERINTAH DALAM APBN 2005-2010

Ditulis oleh Redaksi

Budget-Info (07/01) -- Jika menilai kinerja pemerintah dari sisi alokasi belanja, bisa dikatakan belum maksimal. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lumayan antara belanja pegawai dengan belanja-belanja yang lain. Kenaikan signifikan yang terjadi di belanja pegawai tidak terlihat di belanja barang dan belanja modal, sekalipun belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan. Berikut ini merupakan analisis Seknas FITRA mengenai trend belanja pemerintah dari tahun 2005-2010. Grafik belanja pegawai dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, Realisasi Tahun 2005 Sebesar Rp.54.254.200.000,- tahun 2006 Rp.73.252.300.000,- atau meningkat 35% dari belanja pegawai sebelumnya. Kemudian di tahun 2007, meningkat kembali 23%, (atau) menjadi Rp.90.425.000.000,- lalu di APBN Realisasi tahun 2008 pun terus meningkat menjadi Rp.112.829.900.000 atau 25% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2009 Perubahan tidak mau kalah, Pemerintah menaikkan kembali alokasi belanja pegawainya menjadi Rp.133.709.200.000 atau 19% dari tahun sebelumnya. Dalam Penetapan APBN tahun 2010 ini, kenaikan semakin signifikan, tercatat di tahun 2010 alokasi belanja pegawai pemerintah meningkat 20% atau Rp.160.364.300.000,-. Jika dirata-ratakan kenaikan belanja pegawai pertahunnya sebesar 24,4%. Kenaikan belanja pegawai pemerintah berbanding lurus dengan belanja barang dari tahun ke tahun. Tercatat dalam realisasi tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai 62% atau meningkat sebesar Rp.18.010.200.000,-. Begitu pula di tahun berikutnya, realisasi belanja barang di tahun 2007 meningkat 16% atau Rp.7.329.500.000,-. Selanjutnya, di tahun 2008 mengalami peningkatan hanya 3% atau sebesar Rp.1.452.100.000,-. Kenaikan drastis terjadi dalam APBN Perubahan 2009, alokasi belanja barang meningkat 53% atau sebesar Rp.29.500.500.000,- dari tahun sebelumnya. Pada penetapan APBN TA 2010, pemerintah menganggarkan untuk belanja barang sebesar Rp.107.090.100.000,- atau meningkat 17% dari tahun sebelumnya (mengalami kenaikan sebesar Rp.21.626.100.000,-). Sedangkan kenaikan rata-ratanya sebesar 30,2% per tahun. Dari tahun 2005 ke 2006, baik dari belanja pegawai maupun belanja barang mengalami kenaikan cukup tinggi, begitu pula belanja modalnya. Untuk belanja pegawai meningkat 35%, belanja barang meningkat 62%, sedangkan untuk belanja modal meningkat 67% atau mengalami kenaikan sebesar Rp.22.063.100.000,- dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.32.888.800.000,-. (menjadi Rp. 54.951.900.000,-). Di tahun 2007 juga mengalami kenaikan 17% atau meningkat Rp.9.336.800.000,- (menjadi Rp.64.288.700.000,-). Kenaikan terus berlanjut di tahun 2008, Tahun 2008 meningkat 13% atau Rp.8.483.800.000,- (menjadi Rp.72.772.500.000,-). Begitupun di tahun berikutnya, dalam APBN Perubahan TA. 2009 meningkat hanya 1% atau sebesar Rp.609.000.000,- (menjadi Rp.73.381.500.000,-). Dalam 2010 kembali meningkat sebesar 12% atau Rp.8.794.000.000,- (menjadi Rp.82.175.500.000,-) Sayangnya, peningkatan dari ketiga belanja di atas tidak diiring dengan meningkatnya belanja subsidi, yang notabenenya belanja subsidi akan berdampak pada kehidupan dari masyarakat miskin. Kenaikan gaji pegawai seharusnya meningkatkan kinerja pemerintah untuk terus menupayakan APBN yang pro terhadap masyarakat miskin sesuai dengan amanat konstitusi. Mari kita lihat trend belanja subsidi dari tahun 2005-2010. Penurunan sudah terlihat diawal tahun 2006. Dalam realisasi tahun 2005 tercatat sebesar Rp.120.765.300.000,- kemudian pada tahun 2006 menjadi Rp.107.431.800.000,-, dengan kata lain mengalami penurunan sebesar (-11%) atau berkurang sebesar Rp.13.333.500.000,- dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 meningkat cukup lumayan sebesar 40% atau Rp.42.782.600.000,- dari tahun sebelumnya menjadi Rp.150.214.400.000,-. Di tahun 2008 meningkat kembali sebesar 83% atau Rp.125.077.100.000,- menjadi Rp.275.291.500.000,-. Semangat subsidi untuk masyarakat terasa di tahun 2008 ini, namun di tahun selanjutnya alokasi belanja sudsidi ini terjun bebas atau turus drastis, dalam APBN Perubahan 2009 tercatat alokasi belanja subsidi pemerintah hanya Rp.158.117.900.000,- atau turun 43% dari tahun sebelumnya. Mengalami penurunan sebesar Rp.117.173.600.000,- Rasa pesimistis berlanjut di tahun 2010, pemerintah mengurangi kembali alokasi belanja subsidi menjadi Rp.157.820.300.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.297.600.000,- Kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, hal itu terlihat dari penurunan belanja subsidi 43% di tahun 2009. (AT)

TRAINING APBDES

Training APBDes yang dilakukan oleh FORMASI dilakukan di 2 desa yaitu, di desa Pasir kecamatan Ayah, dan desa Karanggadung kecamatan Petanahan, pelatihan ini ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan bisa dalam membuat dan memahami penganggaran desa, pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, isi training ini dianataranya tentang pemahaman RKA bail RKA Pendapatan, Belanja, rekapitulasi RKA Belanja langsung, rincian APBDes, Ringkasan APBDes, dan DPA.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi Depkeu Patutkah Didukung?

Berbicara mengenai program reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Departemen Keuangan seringkali membuat kita terjebak memfokuskan diri pada soal remunerasi. Kita mengabaikan bahwa esensi dari program reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan meningkatkannya secara terus menerus. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik, organisasi harus diatur dan disusun berdasarkan fungsi untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Seiring dengan hal itu, proses bisnis juga harus dibenahi agar tidak saja akuntabel dan transparan, tetapi juga ringkas, singkat, dan murah. Untuk menjalankan itu semua dibutuhkan SDM yang kompeten serta bekerja secara terukur dan disiplin. Di titik inilah kita baru relevan membicarakan reward dan punisment. Berbagai media telah mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di Depkeu merupakan tuntutan dari reformasi yang dilaksanakan Pemerintah di bidang keuangan negara pada tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Umum Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut merupakan reformasi dari peraturan warisan kolonial yaitu ICW dan IAR. Di sisi lain, Depkeu merupakan instansi yang strategis, karena hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Depkeu. Depkeu bersifat holding type organization dengan permasalahan yang sangat kompleks. Instansi ini memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Tuntutan masyarakat juga sangat tinggi akan profesionalisme birokrasi Depkeu. Otoritas fiskal di dunia internasional pada umumnya telah memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Selain itu, jumlah pegawai yang cukup besar sekitar 62 ribu orang Tidak banyak yang tahu bahwa reformasi birokrasi di Depkeu telah dirintis sejak akhir tahun 2002, melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2007, dilakukan penyempurnaan program reformasi birokrasi melalui pencanangan program utama reformasi birokrasi yang mencakup : (i) Penataan Organisasi, meliputi : modernisasi organisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi; (ii) Perbaikan Proses Bisnis, meliputi: analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP); dan (iii) Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen SDM. Menurut berbagai media, hingga saat ini telah terjadi perubahan mendasar di Depkeu terkait dengan reformasi birokrasi, antara lain program penataan organisasi dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia yang terus berjalan. Sementara, program perbaikan proses bisnis melalui analisis dan evaluasi jabatan telah menghasilkan 5.225 uraian jabatan (job description), spesifikasi jabatan (job specification), peta jabatan (job map), dan 27 peringkat jabatan (job grade) di Departemen Keuangan. Program perbaikan proses bisnis melalui penyusunan SOP telah menghasilkan 6.292 SOP di lingkungan Departemen Keuangan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, telah ditetapkan dan dipublikasikan 35 SOP layanan unggulan, yang memuat waktu, biaya dan janji layanan sebagai program quick win Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Program layanan unggulan tersebut melibatkan DJA, DJPB, DJP, DJBC, DJKN dan Bapepam/LK. Seiiring dengan hal tersebut, telah dijalankan pula program pendukung reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, yaitu pendirian asessment center yang bertugas mensinkronisasikan pekerjaan (job) dengan kompetensi SDM, pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM, penerapan pedoman disiplin, pembentukan Majelis Kode Etik, penyusunan pola mutasi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Berdasarkan hasil kajian baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal unit-unit pelayanan Departemen Keuangan yang telah direformasi mengalami kemajuan yang signifikan terutama dalam hal pelayanan kepada publik. Hal ini juga diiringi dengan menurunnya peluang korupsi, budaya kerja menjadi semakin baik, dan keluhan masyarakat menurun. Diharapkan dengan penerapan sistem reward and punishment yang seimbang hal-hal tersebut dapat meningkat lebih baik lagi. Saat ini Pemerintah telah memutuskan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan terlebih dahulu di MA, BPK, KPK, dan Kementerian PAN, selain Departemen Keuangan sebagai percontohan. Secara nasional pelaksaan reformasi birokrasi di berbagai departemen/kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Kementerian PAN.

Organisasi SWADAYA MASYARAKAT

ORGANISASI SWADAYA MASYARAKAT


Apakah Masyarakat Warga

Yang dimaksud dengan masyarakat warga dalam hal ini adalah terjemahan umum dari civil society yang secara konsepsional dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Civil society atau masyarakat warga adalah organisasi-organisasi masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar.

Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion; respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy vis-à-vis the state, the family, the temple and the market
(Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996)

Secara singkat sering kali masyarakat warga dirumuskan sebagai ; Organisasi-organisasi masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat yang posisinya berada diantara keluarga dan negara

Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state
(Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996)


Ciri Utama Organisasi Masyarakat Warga

Ciri utama suatu organisasi masyarakat warga adalah sebagai berikut.
 Adanya kesetaraan, dimana organisasi masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara
 Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond) seperti antara laín kepentingan, persoalan, tujuan, dsb.
 Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa karena adanya paksaan
 Membangun semangat saling percaya
 Bekerja sama dalam kemitraan
 Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan
 Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi
 Menjunjung nilai-nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil
 Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan.
 Mampu bekerja secara mandiri


Posisi Organisasi Masyarakat Warga

Secara tegas dapat dikatakan bahwa organisasi masyarakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya :
• di luar institusi pemerintah
• di luar institusi militer
• di luar institusi agama
• di luar institusi pekerjaan atau usaha
• di luar institusi keluarga

Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili diri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meskipun mungkin saja kedudukan sehari-hari seorang adalah kepala sekolah, yang lain tukang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tukang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga kedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri (independency)

Buyar Winarso Balon ( Bakal Calon ) Bupati Kebumen membawa Dalang Entus Ke Alun-alun Kebumen.

Dalang mbeling dari Tegal, Ki Enthus Susmono, bakal beraksi di Alun-alun Kebumen, Jawa Tengah, malam nanti (Sabtu 16/1) mulai pukul 20.00 WIB. Lakon 'Lahirnya Parikesit' dipersembahkan Ki Enthus untuk pendukung Calon Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE.

"Malam nanti, H Buyar Winarso SE akan mendeklarasikan sebagai Calon Bupati Kebumen periode 2010-2015. Sebagai bentuk kepedulian terhadap seni dan budaya Indonesia yang adiluhung, akan digelar wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Enthus dengan lakon 'Lahirnya Parikesit'," jelas ketua penyelenggara sekaligus Ketua DPC PPP Kebumen, H Yusuf Cahyono BSc, Sabtu (16/1) pagi.

Dalam Pilkada Kebumen 11 April 2010, Buyar Winarso diusung oleh PPP, PAN dan PKNU. Namun menurut Yusuf, sejumlah partai politik yang lain juga sudah siap bergabung untuk memenangkan Buyar Winarso dalam Pilkada mendatang.

Terkait dengan siapa wakil bupati yang akan mendampingi Buyar Winarso, Yusuf menegaskan sudah ada. "Siapa wakil bupatinya, akan diumumkan bersama dengan pembentukan koalisi partai politik pendukung Buyar Winarso," ujar Yusuf yang didampingi Ketua DPD PAN Kebumen H Barli Halim SE dan Ketua DPC PKNU Kebumen H Juhri Salim. (Suk)