Mewujudkan Kedaulatan Desa Melalui Media Komunikasi dan Informasi

Informasi dan berkomunikasi merupakan hak semua warga Negara, untuk bisa mengembangkan pribadinya maupun lingkungannya, hal ini sesuai dengan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Banyak sekali media informasi dan komunikasi yang bisa dimanfaatkan di desa, seperti kentongan, papan informasi, pertemuan selapanan, sms, radio dll . selain itu salah satu media yang sedang dikembangkan adalah web desa yang termuat  SID (sistem informasi desa).

Sistem Informasi Desa (SID) saat ini sedang diterapkan di 10 desa di masing-masing 10 kecamatan di Kabupaten Kebumen. SID yang bertujuan untuk mengawali pendataan secara partisipatif oleh warga ini dikembangkan untuk membuka ruang komunikasi dan informasi dari pemerintah desa kepada warganya. Tersedianya ruang tersebut diharapkan membawa dampak yang baik bagi pemerintah desa dan warga dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di desanya.

             Tersedianya ruang komunikasi dan informasi ini akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah desa dan warga dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan di desanya, tentunya dengan syarat informasi dan komunikasi yang diberikan bisa mudah dipahami, memberikan kemanfaatan, murah dan cepat.

                Untuk membuat informasi yang baik tentunya harus memahami tekhnik-tekhnik dan cara melakukan jurnalisme, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk warga, pemdes dan pengelola SID dalam membuat dan mempublikasikan informasi.

Diskusi Forum Masyarakat Sipil.

Link untuk tools analisa konsistensi

untuk yang butuh tools analisa konsistensi silahkan didownload di http://www.4shared.com/document/6csy0ml-/ANALISA_KUA_2012__Recovered__-.html

Seknas Fitra.

JAKARTA: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengimbau pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana transfer daerah hingga 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekjen FITRA Yuna Farhan menyatakan pemerintah sebelumnya telah mengklaim alokasi APBN ke daerah sampai saat ini telah mencapai 60%.

Untuk itu, sambung Yuna, anggaran lebih baik ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal.

“Kalau dari awal masuk jadi APBD dan di DAK-an [Dana Alokasi Khusus], maka beberapa program nasional juga kepemilikannya jadi ke daerah,” ujar Yuna kepada Bisnis, hari ini.

Dia menjelaskan alokasi dana transfer daerah yang besar juga akan mencerminkan konsistensi pemerintah terhadap urusan otonomi daerah.

Terbukti, menurut dia, 74% urusan pemerintah telah didesentralisasikan ke daerah, namun dari sisi perimbangan, alokasi anggaran justru berbanding terbalik.

“Transfer daerah tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja negara,” tuturnya.

Yuna menyarankan adanya penyederhanaan formulasi dalam perhitungan perimbangan keuangan.

Selain itu, pemerintah pusat juga dianjurkan menyediakan mekanisme dan ruang terhadap keluhan alokasi dana transfer daerah.

“Harus disimulasikan DAU [Dana Alokasi Umum] yang bisa didapat sesuai dengan IPM,”

Dia menambahkan pemerintah perlu menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.

Rencana jangka menengah, lanjut Yuna, harus diawasi dengan baik. Tak hanya itu, skema baru untuk persoalan perimbangan keuangan juga harus ditata.

Di sisi lain, Erani Yustika, Pengamat ekonomi INDEF menyampaikan penambahan anggaran daerah tanpa dilengkapi aturan main hanya akan menjadi bencana. Untuk itu, perlu diberlakukan regulasi tambahan bagi daerah.

Menurut Erani, jika alokasi anggaran daerah ditingkatkan, maka beberapa fungsi pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada daerah dan harus dimasukkan dalam klaster APBD.

Pemerintah daerah, juga diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan air bersih.

Erani juga mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi, baik perencanaan maupun implementasi penggunaan anggaran daerah agar tidak statis dan inproduktif.

Selain itu, porsi pembelanjaan rutin harus ditentukan batasannya untuk menghindari pembelanjaan yang tidak efektif.

Misalnya, jelas Erani, proporsi belanja pegawai yang besar harus direduksi dan dialokasikan untuk belanja produksi yang efeknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ini dilakukan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar,” ujarnya. (01/Bsi)

Program Pendidikan Keaksaraan

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers terkait peringatan ke-45 Tahun Hari Aksara Internasional (HAI) mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan keaksaraan. Fokus pendidikan keaksaraan ke depan tidak hanya keaksaraan dasar, tetapi memberdayakan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Diharapkan, pendidikan keaksaraan dapat bermakna bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan saat ini.

Sejak 2008 Indonesia bergabung dengan program Literacy Initiative for Empowerement (LIFE). Program yang digulirkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ini ditujukan bagi sembilan negara yang berpenduduk terbesar di dunia penyandang buta aksara. Negara-negara itu adalah India, Pakistan, China, Meksiko, Bangladesh, Mesir, Brasil, Indonesia, dan Nigeria.

Hamid mengatakan, sejalan dengan kerangka LIFE, penyelenggaraan program penuntasan buta aksara sejak 2009 dibangun dalam kerangka kerja Aksara Agar Berdaya (AKRAB). Upaya penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum.

Untuk mencapai tujuan LIFE, diperlukan komitmen dan kerja sama yang aktif dari negara, baik tingkat regional maupun internasional. Dengan melibatkan serangkaian pihak seperti pemerintah, masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat (LSM),organisasi internasional, sektor swasta, universitas, dan media komunikasi lainnya.

Lebih dari semuanya itu, para pembelajar sendiri juga harus ikut bekerja sama sebagai syarat pokok pemberdayaan yang sesungguhnya. Menghormati dan memprioritaskan para pembelajar dan kebutuhannya harus dipadukan dalam kerja sama dan mitra kerja yang dipromosikan melalui LIFE.

Pada 1965 UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai HAI. Sejak saat itu pula Indonesia secara aktif memperingati HAI dengan tujuan utama untuk memotivasi dan membangkitkan semangat belajar masyarakat, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Hal ini sekaligus untuk memacu percepatan pemberantasan buta aksara.

Pada akhir 2010 angka buta aksara diproyeksikan berkurang menjadi 4,79% atau 8,3 juta orang. Fokus penuntasan buta aksara adalah di Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Ella Yulaelawati menyampaikan, pendidikan keaksaraan diintegrasikan dengan program kecakapan hidup. Di samping keaksaraan dasar, dia menyebutkan,ada program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). KUM adalah sebuah program yang memiliki kerangka yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan warga belajar melalui pembelajaran keterampilan/ usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok pascakeaksaraan dasar.

Program ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya meningkatkan kemampuan keaksaraan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; meningkatkan kemampuan warga belajar melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan berusaha secara mandiri; serta meningkatkan taraf hidup warga belajar melalui program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

Pola pembelajaran pada program keaksaraan usaha mandiri perlu ditunjang dengan adanya upaya kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan baik dengan instansi terkait dengan bidang usaha yang dilakukan, seperti balai latihan kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan/atau dengan pengusaha. Melalui dukungan dari komponen- komponen tersebut, diharapkan kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh warga belajar akan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.Brg-Ike(26/9)ww
We Watch.

Media Sinar Harapan ( 1 oktober 2011 )

Korupsi Tantangan Pencapaian MDG's

JAKARTA - Ketiadaan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta dis-alokasi dan korupsi dalam penganggaran pembangunan merupakan tantangan yang menjadi potensi kegagalan Indonesia dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDG's).

Merebaknya kasus-kasus korupsi APBN dan APBD, terutama di sektor-sektor yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah contoh nyata. Beban utang pemerintah yang semakin menggunung juga memperberat langkah pencapaian MDG's.

“MDG's harus mengacu pada kepentingan publik, karena masyarakat merindukan perlindungan negara yang maksimal,” kata Jony Nelson Simanjuntak, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Senin (19/9) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Dari hasil budget tracking Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's, di delapan wilayah kerja yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat ditemukan ada potensi korupsi dengan modus dis-alokasi, mark up, dan inefisiensi dalam pembangunan.

Misalnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Fuad dari Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan ditemukan praktik mark up anggaran belanja tidak langsung, khusunya belanja pegawai dan belanja rutin. Tahun 2010, APBD Kebumen dengan sengaja direncanankan defisit sebesar Rp 79 miliar agar dapat menjustifikasi pengajuan utang.

Anggaran defisit ini juga mengintimasi pemangkasan anggaran untuk rakyat khusunya di sektor pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian MDG's. “Ironisnya, di akhir 2010 APBD Kebumen masih surplus Rp 26 miliar. Realita ini tentu sangat merugikan masyarakat,” kata Fuad.

Gustian dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk wilayah Kalimantan Barat, memaparkan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, ditemukan adanya kecenderungan naiknya anggaran dalam bidang pendidikan dari 2009 ke 2010 sebesar 23,15 persen. Namun kenaikan terbesar di biaya tidak langsung yakni 13 persen, yang jika dibandingkan dengan belanja langsung proporsinya hanya sebesar 29,70 persen.

Meski demikian, masih terlihat masalah besar dalam sektor pendidikan dengan tingginya angka buta aksara. Berdasarkan hasil monitoring, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kalbar mencapai 23.803 jiwa dengan komposisi laki-laki 9.814 dan perempuan 13.989 dari total penduduk 15.973.000 jiwa.

Komitmen global dalam pencapaian MDG's telah memasuki tahap akhir, dengan makin dekatnya target pencapaian MDG's. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's akan terus melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam pencapaian MDG's.

“Di sisi lain, pemerintah sudah mulai ada keseriusan untuk mencapai MDG”s dengan pemberantasan busung lapar, perbaikan sekolah, pembangunan posyandu di wilayah terpencil, program makanan tambahan untuk anak sekolah, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Hal yang harus dibenahi adalah tata kelola dana APBD dan APBN,” tegas Wahyu Sulilo, Analis Kebijakan Komnas HAM. (CR 24)


link media : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/korupsi-tantangan-pencapaian-mdgs/

ketika ku habiskan senja dengan segelas teh pahit.

Mentari terbit dari timur dan terbenam di barat, setelah pagi, siangpun datang dan dilanjutkan sore lalu malam, begitu juga ketika musim kemarau usai akan datang pancaroba dan disusul dengan musim penghujan, begitulah alam yang oleh Tuhan di ciptakan.
Sama seperti sebuah kehidupan manusia tentunya ada rotasi ada kebahagian, kesedihan semua harus dijalani oleh manusia, hal yang penting adalah jangan terlalu atau berlebihan ketika kita mengalami kesedihan atau kebahagiaan, kebahagiaan datang dari dalam hati dan jiwa manusia.
Ada cinta hati manusia yang terkadang juga ada pengkhianatan, cinta merupakan sesuatu yang muncul dan ada tanpa paksakan.
Entah berapa ribu lembar tulisan manusia yang menjelaskan tentang cinta, aku tak tahu apakah mereka mengerti arti cinta ataukah tidak.
Apa yang terjadi bukanlah hal yang dipaksakan tetapi muncul dari nurani, kadang tak dimengerti dan dipahami, walapun di akhir kadang hanya berakhir dalam angan tanpa ada nyata, itulah sebuah kenyataan yang kadang terjadi diperjalanan waktu kadang datang kembali menghapiri, kisah lalu memang terkadang datang walau hanya dalam angan, walaupun masa lalu tak mungkin tuk datang kembali seperti senja yang termakan oleh malam tetapi ada satu hal, masa lalu bisa menjadi sangat berarti dan berharga untuk kita menjalani pelataran waktu di masa datang.
Kali ini ku habiskan senja dengan meminum teh pahit dan berbatang rokok, ku sengaja senja kali ini ditemani oleh teh pahit tanpa sedikitpun gula menyertainya.
Pahit hehehehe, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya seperti kebahagiaan dan kesedihan, terkadang kita harus merasakan kepahitan sebelum sampai meraih apa yang kita tuju, berbaring tak berdaya dirumah sakit orang-orang pun rela menelan obat yang terasa pahit dilidah berharap akan sembuh esok hari, terkadang manusia rela mengalami kepahitan untuk meraih apa yang mereka tuju.
Kembali ke segelas teh pahit yang kumiliki dan senja yang mulai terselimuti gelap. Dalam jiwa ada beberapa bayang yang menemani jiwa dalam senja ini.
Yang pertama adalah bayang betapa susahnya seseorang mencari air bersih untuk melangsungkan hidupnya, selanjutnya betapa susahnya masyarakat miskin yang tinggal dipemukiman kumuh, dipinggir rel, dan dibawah kolong jembatan, itu mungkin sebagian kepahitan yang dialami oleh sekian banyak orang yang mengalami kemanisan dinegeri dan ada juga sampai terkena penyakit karena terlalu banyak mendapatkan hal-hal manis tanpa disertai syukur dan berbagi dengan sesama, koruptor adalah sebagian dari yang berlebihan dalam menikmati hal-hal manis tanpa peduli dengan masyarakat yang selalu dihinggapi hal-hal pahit di sekililingnya.
Ada benak kembali muncul cerita tentang anak manusia tentang cinta dan kepahitan, apa yang dicinta memang belum tentu dimiliki, terkadang sesorang yang dicintai tidak bisa tuk dijadikan menjadi kekasih yang dimiliki, tentu pahit rasanya ketika sebuah cinta hanya ada dalam angan tanpa realita sebuah kebahagiaan, tetapi itulah sebagian kecil dari rasa pahit dalam ribuan cerita cinta yang berserakan.
Aku yakin esok akan kembali muncul sinar dari mentari diujung timur sana, setitik cahaya ini bisa menjadi cahaya yang bisa menerangi alam jagad ini bila dia terus naik dan tidak terhenti, begitu juga harapan walau hanya kecil harus ada perjuangan untuk dapat meraihnya dan yakinlah dengan apa yang ada, putus asa adalah sebuah penghianatan untuk jiwa kita, anak manusia yang mengalami kekeringan sekarang tentu tidak lagi mengalami kesulitan ketika hujan turun dan mata air kembali menumpahkan airnya, manusia yang hidup dengan kemiskinan tentu bisa merasakan manisnya kehidupan ketika berusaha untuk bekerja dan bangkit.
Aku tak tahu apa arti yang kutulis bersama senja ini, yang kuinginkan adalah ada sebuah tumpahan beribu huruf yang bisa menentramkan jiwa-jiwa dan ada harapan semoga ada sedikit harapan untuk kembali bangkit untuk manusia – manusia yang sekarang mengalami kepahitan, berbagi, bersyukur dan berusaha harus selalu dilakukan.
Ketika ku habiskan segelas teh pahit ini ku rasakan badan ku hangat, dan malampun memakan senja.